Penelitian ini menelaah dampak pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% mulai tahun pajak 2020 dengan variabel Effective Tax Rate (ETR), Cost of Capital (CoC), profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap keputusan investasi aset tetap (Property, Plant & Equipment/PPE) pada perusahaan berkapitalisasi besar di Indonesia. Sampel penelitian mencakup 142 emiten anggota Indeks Kompas100 selama 2016–2023. Analisis dilakukan secara bertahap menggunakan regresi cross-section tahunan untuk menangkap dinamika per tahun, serta estimasi panel model Random Effects (REM) pada dua sub-periode, yaitu pra-kebijakan (2016–2018) dan pasca-kebijakan (2021–2023) penurunan tarif PPh Badan. Variabel kontrol yang digunakan meliputi ukuran perusahaan (firm size), profitabilitas (ROA), dan leverage.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan (firm size) yang secara konsisten berpengaruh signifikan terhadap rasio investasi aset tetap, namun dengan arah negatif. Artinya, semakin besar skala perusahaan, proporsi investasi pada aset tetap justru cenderung menurun. Sementara itu, ETR, cost of capital, dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap investasi aset tetap baik sebelum maupun sesudah kebijakan. Leverage baru menunjukkan pengaruh positif signifikan setelah penurunan tarif PPh Badan, menandakan adanya perubahan strategi pembiayaan perusahaan dalam
merespons insentif fiskal. Setiap indikasi signifikansi variabel yang muncul pada tahuntahun tertentu tidak bertahan dalam estimasi panel sehingga tidak dianggap robust. Dengan demikian, penurunan tarif PPh Badan memang bertepatan dengan peningkatan rata-rata rasio investasi aset tetap, namun pengaruhnya lebih banyak dirasakan oleh perusahaan dengan kapasitas skala dan akses pendanaan yang lebih besar, bukan melalui perubahan beban pajak efektif, biaya modal, ataupun profitabilitas. Implikasinya, stimulus fiskal berupa pemotongan tarif PPh Badan perlu dilengkapi instrumen pendukung seperti fasilitas percepatan depresiasi atau pembiayaan berbunga rendah agar dorongan investasi aset tetap dapat berlangsung merata dan optimal untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.