Dilatar belakangi oleh kebutuhan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat secara psikologis dan berkarakter positif ditengah reformasi birokrasi dan transformasi digital yang kompleks, penelitian yang berfokus pada faktor intrinsik individu sebagai pegawai dalam lingkup sektor publik ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh personality traits dan selfefficacy terhadap job performance dengan job satisfaction sebagai variabel mediasi, dalam konteks pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), dianalisis menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Sampel diperolehsecaraacakdenganmetodesimplerandomsamplingdaripegawaiaktifDJPdi
seluruh Indonesia secara sukarela dan data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan skala Likert 7 poin, yang mengukurempat konstruk utama: personality traits,self-efficacy, job satisfaction, dan job performance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik personality traits maupun self-efficacy memiliki pengaruh signifikan terhadap job performance, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui job
satisfaction sebagai mediator. Dimensi conscientiousness memiliki kontribusi paling kuat terhadap konstruk personality traits dan muncul sebagai prediktor kuat terhadap kepuasan dan kinerja kerja, sedangkan self-efficacy berkontribusi terhadap ketahanan menghadapi tekanan pekerjaan dan motivasi internal. Job satisfaction terbukti memainkan peran mediasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara karakteristik individu dan performa kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan
manajemensumberdayamanusiasektorpublikdenganmenekankanintegrasipendekatan psikologis dalam strategi pengelolaan pegawai. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi DJP untuk merancang kebijakan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai yang lebih personalistik, adaptif, dan berkelanjutan. Temuan ini memperluas literatur perilaku organisasi publik dan menjadi dasar empiris bagi DJP untuk merancang kebijakan berbasis karakter guna mendukung reformasi perpajakan secara holistik.