Pemberian barang gratis sebagai bonus kepada konsumen sering dilakukan oleh
Wajib Pajak sebagai pelaku bisnis dalam rangka kegiatan promosi produknya. Namun
terdapat sengketa pajak yang terjadi antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) terkait dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang untuk promosi ini. DJP memandang transaksi tersebut substansinya sebagai pemberian cuma-cuma yang merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) terutang PPN. Sebaliknya, menurut Wajib Pajak transaksi ini bukan transaksi terutang PPN. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP dalam konteks pengenaan PPN atas pemberian cuma-cuma beserta solusi agar sengketa ini dapat berkurang. Skripsi ini meneliti sengketa PPN antara Wajib Pajak dan DJP yang diselesaikan di Pengadilan Pajak dengan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui 33 putusan banding pengadilan pajak untuk periode Januari 2020 sampai September 2024 serta wawancara dengan narasumber yang berasal dari pihak penelaah keberatan, regulator, dan konsultan pajak. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan interpretasi antara DJP dan Wajib Pajak mengenai pemberian cuma-cuma dalam kegiatan promosi berakar karena Wajib Pajak berpendapat bahwa barang promosi, seperti dalam skema bundling atau gift-withpurchase, merupakan bagian dari satu harga jual produk utama sehingga tidak perlu dikenakan PPN secara terpisah. Selain itu, Wajib Pajak merasa pengenaan PPN ganda terjadi karena barang promosi sudah masuk dalam faktur pajak barang utama, dan pengenaan PPN atas barang promosi menjadi beban tambahan yang tidak dapat dikreditkan. Sebaliknya, DJP menilai bahwa barang promosi, baik hasil produksi sendiri maupun bukan, tetap masuk dalam cakupan BKP yang terutang PPN untuk mencegah penghindaran pajak dan memastikan kewajiban perpajakan sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak konsumsi dalam negeri. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pemberian cuma-cuma dapat dikenakan PPN jika memenuhi syarat kumulatif: barang merupakan BKP, memiliki nilai yang dapat dihitung sebagai dasar pengenaan pajak, diberikan tanpa pembayaran atau syarat tertentu, dan dilakukan di dalam negeri dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Solusi untuk mengurangi sengketa, bagi Wajib Pajak disarankan agar melakukan pencatatan harga beli dan harga jual secara rinci untuk menunjukkan barang promosi sebagai kesatuan harga, sementara DJP perlu memberikan penegasan atau aturan pelaksanaan yang lebih eksplisit terkait pemberian cuma-cuma.